Pemprov Papua Pegunungan Tegas Menolak Program Rusun

WAMENA

– Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyatakan secara tegas bahwa mereka akan menentang keras program apartemen jika ditawarkan oleh pemerintahan nasional karena struktur ini dianggap tidak pantas untuk dihuni baik oleh penduduk biasa ataupun pegawai negeri sipil. Mereka khawatir gedung tersebut pada akhirnya hanya mengganggur tanpa penggunaan yang tepat.

Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo mengatakan bahwa rumah susun tidak disetujui di Provinsi Papua Pegunungan. Dia menambahkan jika pemerintah pusat ingin mendukung pembangunan hunian bagi warga setempat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN), sebaiknya mereka memberikan bantuan dalam bentuk satu unit atau kawasan pemukiman lengkap yang dapat diterima.

“Sepantasnya bukan zaman perdagangan interior seperti ini kita mengembangkan apartemen, siapa lagi masyarakat yang akan menempatinya? Bahkan sudah ada pembangunan apartemen di daerah Hom-Hom tetapi tak satupun warga yang bersedia bermukim di sana,” ungkapnya saat berada di kantor Bupati Jayawijaya pada hari Jumat (9/5).

Menurut dia, jika pembuatan apartemen hanya menghabiskan uang, waktu, dan energi saja, lebih baik alokasi dana tersebut diserahkan ke Pemprov Papua Pegunungan guna mendirikan hunian bagi warga setempat serta tempat tinggal Aparatur Sipil Negara dengan satu unit per orang.

“Program perumahan susun ini kurang tepat, oleh karena itu kita menolakkannya. Kemarin saat diskusi hal tersebut telah diutarakan, namun saya menyatakan penolakan dengan tegas bahwa kami tidak setuju dengan adanya proyek rumah susun,” jelas Jhon Tabo.